PENDEKATAN AHP dalam PERENCANAAN PENDIDIKAN

Sabtu, Januari 20th 2018. | Artikel, Perencanaan Pendidikan

Perencanaan merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan  sehari-hari, karena perencanaan adalah langkah awal sebelum melakukan fungsifungsi  manajemen lainnya. Di dalam fungsi-fungsi manajemen POAC (planning,  organizing, actuating, controlling), perencanaan (planning) mendahului fungsi  manajemen pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan  pengendalian (controlling). Pertanyaan-pertanyaan seperti “Bagaimana caranya?”,  “Bagaimana struktur organisasinya?”, Bagaimana kualifikasi dan kuantitas orang  yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkannya?”, “Bagaimana cara yang paling  efektif untuk mengarahkan?”, “Bagaimana wasdalnya?” adalah pertanyaanpertanyaan  yang harus mendapatkan jawaban sebelum suatu kegiatan dimulai.

 

Jadi, secara umum perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang  ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam  rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan mengandung unsur-unsur  (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, (2) adanya proses, (3) hasil  yang ingin dicapai, dan (4) menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

 

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pelaksanaan dan  pengawasan termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Pengawasan  diperlukan dalam perencanaan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.  Pengawasan dalam perencanaan dapat dilakukan secara preventif dan represif Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang melekat dengan  perencanaannya, sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan  fungsional atas pelaksanaan rencana, baik yang dilakukan secara internal maupun  secara eksternal oleh aparat pengawasan yang ditugasi.

 

Di antara kajian mengenai perencanaan, termasuk di dalamnya ruang  lingkup perencanaan dengan berbagai dimensi terkait, macam pendekatan yang di  gunakan di dalam menyusun sebuah perencanaan, dalam hal ini perencanaan  pendidikan, merupakan kajian tersendiri.

Di dalam menyusun sebuah perencanaan pendidikan, terdapat beberapa  macam pendekatan yang bisa digunakan. Pendekatan-pendekatan dimaksud  adalah pendekatan kebutuhan sosial, pendekatan kebutuhan tenaga kerja, dan  pendekatan efisiensi biaya, dan analytical hierarchy process (AHP). Keempat  macam pendekatan perencanaan masing-masing mempunyai kelebihan dan  kekurangan.

 

Analytical hierarchy process (AHP) adalah sebuah pendekatan yang  bersifat analitis (analytical) karena di dalamnya diteliti faktor-faktor yang terkait  dengan perencanaan, mulai dari visi, misi, arah kebijakan, kriteria, dan prioritas.  Pendekatan ini juga bersifat hirarki/bertahap (hierarchy) dari level nasional  sampai ke unit-unit terkecil dimana program diimplementasikan. Di samping dua  hal tersebut, pendekatann ini merupakan sebuah proses (process) yang terdiri dari  lima tahapan aktivitas, yaitu: (a) perencanaan tujuan dasar dan sasaran (b) perencanaan operasional, (c) penganggaran, (d) pengendalian dan pengukuran,  dan (e) pelaporan, analisis, dan umpan balik.

Di dalam pendekatan AHP, diperlukan paradigma baru pengelolaan  sektor publik yang berupa good governance yang secara sederhana berarti  pemerintahan yang baik. World Bank memberikan definisi governance sebagai ”  The way state power is used in managing economic and social resources for  development of society”. Cara kekuasaan digunakan untuk menata sumber  daya ekonomi dan sumber-sumber sosial bagi kepentingan pembangunan  masyarakat. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP)  mendefinisikan governance sebagai “The exercise of political, economic and  administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi di dalam mengelola  kepentingan nasional pada seluruh tingkat masyarakat.

 

Mengacu pada definisi yang diberikan oleh World Bank dan UNDP,  maka orientasi pembangunan harus diarahkan pada kepentingan publik. Good  governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan  bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokratis dan pasar yang  efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik  secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta  penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

 

Lebih lanjut UNDP mengemukakan karakteristik dari good  governance sebagai berikut:

  1. Participation, keterlibatan masyarakat di dalam pembuatan keputusan.
  2. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
  3. Transparency, transparansi di bidang informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  4. Responsivenesss, cepat tanggap dalam melayani stakeholders.
  5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
  6. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisiensi) dan berhasil guna (efektif).
  7. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
  8. Strategy vision, memiliki visi jauh ke depan.

 

Untuk mewujudkan terlaksananya good governance yang memiliki  karakteristik di atas, diperlukan reformasi kelembagaan (institution reform) dan  reformasi manajemen dari kelembagaan dan manajemen yang ada sekarang.  Kelembagaan dan manajemen yang ada sekarang harus mampu menyerap  perubahan dan aspirasi yang berkembang dengan memperhatikan kepentingan  publik sebagai acuan utama di dalam melaksanakan fungsi kelembagaan atau  pemerintahan. Pada akhirnya, melalui reformasi ini diharapkan dapat tercipta  kesejahteraan masyarakat, di mana kepentingan masyarakat menjadi prioritas  utama di dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik.

 

Konsep Dasar Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi kondisi untuk  melakukan pengambilan keputusan dengan segera. Umumnya kita juga telah  memikirkan beberapa alternatif solusi, dengan berbagai argumen pro dan kontra.  AHP dapat memfasilitasi evaluasi pro dan kontra tersebut secara rasional. Dengan  demikian, AHP dapat memberikan solusi yang optimal dengan cara yang  transparan melalui:

 analisis keputusan secara kuantitatif dan kualitatif

 evaluasi dan representasi solusi secara sederhana melalui model hirarki

 argumen yang logis

 pengujian kualitas keputusan

 waktu yang dibutuhkan relatif singkat.

 

Dalam suatu proses pengambilan keputusan, para pengambil keputusan  seringkali dihadapkan pada berbagai masalah yang bersumber dari beragamnya  kriteria. Sebagai contoh praktis, Pemerintah Daerah (Pemda) sering menghadapi  kesulitan dalam menentukan prioritas dalam proses pengambilan keputusan dan  kebijakan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, Analytic Hierarchy Process  (AHP) dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Secara khusus, AHP sesuai untuk digunakan dalam pengambilan  keputusan yang melibatkan perbandingan elemen keputusan yang sulit untuk  dinilai secara kuantitatif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa reaksi natural  manusia ketika menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks adalah  mengelompokkan elemen-elemen keputusan tersebut menurut karakteristiknya  secara umum. Pengelompokan ini meliputi pembuatan hirarki (ranking) dari  elemen-elemen keputusan kemudian melakukan perbandingan antara setiap  pasangan dalam setiap kelompok, sebagai suatu matriks. Setelah itu akan  diperoleh bobot dan rasio inkonsistensi untuk setiap elemen. Dengan demikian  akan mudah untuk menguji konsistensi data (Saaty, 1980).

AHP merupakan sebuah metode sistematis untuk membandingkan  seperangkat tujuan atau alternatif. Dalam hal ini, AHP merupakan proses  perumusan kebijakan yangpowerful dan fleksibel dalam menentukan prioritas,  membandingkan alternatif dan membuat keputusan yang terbaik ketika pengambil  keputusan harus mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif. AHP  mengurangi kerumitan suatu keputusan menjadi rangkaian perbandingan satusatu,  kemudian mensistesis hasil perbandingan tersebut. Dengan demikian, AHP  tidak hanya bermanfaat dalam pembuatan keputusan yang terbaik tetapi juga  memberikan dasar yang kuat bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan  yang terbaik.

AHP dikembangkan di Wharton School of Business oleh Thomas Saaty  pada tahun 1970-an. Pada saat itu Saaty merupakan profesor di Wharton School of  Business. Pada tahun 1980, Saaty akhirnya mempublikasikan karyanya tersebut  dalam bukunya yang berjudul Analytic Hierarchy Process. AHP kemudian  menjadi alat yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan karena AHP  berdasarkan pada teori yang merefleksikan cara orang berpikir. Dalam  perkembangannya, AHP dapat digunakan sebagai model alternatif dalam  menyelesaikan berbagai macam masalah, seperti memilih portofolio dan  peramalan.

Secara detil, terdapat tiga prinsip dasar AHP, yaitu (Saaty, 1994):

  1. Dekomposisi (Decomposition)

Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan decomposition, yaitu  memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan  hasil yang akurat, maka pemecahan terhadap unsur-unsurnya dilakukan hingga tidak memungkinkan dilakukan pemecahan lebih lanjut. Pemecahan tersebut akan  menghasilkan beberapa tingkatan dari suatu persoalan. Oleh karena itu, proses  analisis ini dinamakan hierarki (hierachy).

  1. Penilaian Komparasi (Comparative Judgment)

Prinsip ini membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu  tingkat tertentu yang berkaitan dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan  inti dari AHP karena berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil  penilaian ini tampak lebih baik bila disajikan dalam bentuk matriks perbandingan  berpasangan (pairwise comparison).

  1. Penentuan Prioritas (Synthesis of Priority)

Dari setiap matriks pairwise comparison dapat ditentukan nilai eigenvector untuk  mendapatkan prioritas daerah (local priority). Oleh karena matriks pairwise  comparison terdapat pada setiap tingkat, maka global priority dapat diperoleh  dengan melakukan sintesa di antara prioritas daerah. Prosedur melakukan sintesa  berbeda menurut hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif  melalui prosedur sintesa dinamakan priority setting.

Langkah-langkah dalam AHP 

Dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan AHP, langkah-langkah  kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Mendefinisikan suatu kegiatan yang memerlukan pemilihan dalam pengambilan keputusan. Seperti pemilihan fakultas di PTN, pemilihan beberapa lokasi wisata, dan sebagainya.
  2. Menentukan kriteria dari pemilihan-pemilihan tersebut terhadap identitas kegiatan dan membuat hirarkinya.
  3. Membuat matriks pairwase comparison berdasarkan criteria focus dengan memperhatikan prinsip-prinsip comparative judgment.
  4. Buatlah matriks pairwase comparison dengan memperhatikan prinsipprinsip comparative judgment berdasarkan criteria pada tingkat di atasnya.

 

Contoh Kasus

Contoh kasus dalam penggunaan AHP adalah dalam pemilihan kebutuhan pokok  atau sekunder bagi mahasiswa. Kriteria pemilihan kebutuhan pokok pada ilustrasi  ini didasarkan pada tingkat ketersediaan, trend atau kecenderungan dan biaya  yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Bagan pengambilan keputusannya dapat dilihat pada Gambar 2

 

Apabila diasumsikan persediaan 3 kali lebih penting daripada trend sedangkan  biaya 2 kali lebih penting daripada persediaan, maka biaya 6 kali lebih penting  dari trend. Berdasarkan ilustrasi ini didapat pairwise comparison seperti terlihat  pada Tabel 1.

 

 

Berdasarkan nilai matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan  kriteria terpenting karena prioritasnya tertinggi yaitu 0,6 diikuti persediaan dengan  skala prioritas 0,3 dan trend dianggap paling tidak penting dengan skala  prioritas 0,1.

Kesimpulan 

AHP adalah salah satu pendekatan di dalam menyusun sebuah perencanaan.  Keputusan untuk mengambil salah satu alternatif dari beberapa pilihan didasarkan  pada analisis kuantitatif sehingga pada akhir analisis diperoleh kesimpulan tentang  urutan prioritas dari yang tertinggi sampai terendah.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

B. Suryosubroto. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Husaini Usman. Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
Sudarwan Danim. Visi Baru Manajemen Sekolah, dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
Siti Latifah, Prinsip-prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2005.
Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun. Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif. UPI, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.

Sumber Gambar :
https://secure.palgrave-journals.com

Sumber Artikel : www.google.com

Facebook Comments

tags: , , , , , , , , , ,

Related For PENDEKATAN AHP dalam PERENCANAAN PENDIDIKAN